Bentuk Bentuk Bumd. Lalu Permenaker No 1/2017 Pasal 5 struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan Untuk itu Ning Wahyu meminta Gubernur untuk mencabut SK tersebut kalau tidak para pengusaha akan melakukan gugatan ke PTUN Ning juga mengimbau supaya pemerintah daerah turut membantu menciptakan kondusivitas.
PDF filesegala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka.
Apindo Jabar Minta Gubernur Cabut SK Soal Upah Pekerja
.
Ejercicio De Lkpd Badan Usaha Dalam Perekonomian Indonesia